Legal Protection of Policyholders for Claim Issues Insurance coverage based on positive Indonesian law

Authors

  • Andika Jinaratana Universitas Tarumanagara
  • Yofi Permatasari Universitas Tarumanagara
  • Meliana Kartika H Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i07.32

Keywords:

Insurance, The Legal Protection, Indonesian Positive Law

Abstract

This paper reviews the legal protection for insurance policyholders according to Indonesian positive law. This is aimed at increasing our understanding of the concept of insurance and how legal protection is for policyholders for problems with claims for insurance coverage and how the liability of the insurance company as the insurer is towards the insured, namely the policyholder. Insurance policy holders are generally individuals, many of whom are people who are unfamiliar with the law and must be confronted with insurance companies, so based on this it is important for positive law to provide legal protection for insurance policy holders from violations of the law by insurance companies and of course all forms included law violations must be held accountable.

References

Amriani, N. (2012). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.

Anugerah, F., & Disemadi, H. S. (2022). Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce. Legal Spirit, 6(2), 177–190.

Apriani, R. (2018). Sanksi hukum terhadap pihak penanggung atas klaim asuransi yang tidak dipenuhi penanggung berdasarkan hukum positif. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 23–44.

Gunawan, J. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lex Crimen, 5(6).

Miru, A. (2020). Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW.

Prodjodikoro, W. (1960). Hukum asuransi di Indonesia. Pembimbing.

Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. JURNAL USM LAW REVIEW, 5(1), 93–109.

Sony, T., & Tambunan Wilson, R. G. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi kencana).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 butir (a)

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2014 tentang asuransi pasal 28 ayat 3

Undang-undang Nomor. 40 tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 54 ayat 1

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 9 huruf c

Pasal 77 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Downloads

Published

2023-04-25